PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut juga dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan struktur subkebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang digelar di ruang rapat DPRD setempat, Senin (8/6/26).
“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau kembali memperoleh opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kalteng. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai 94,36 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 94,26 persen. Adapun penyertaan modal telah terealisasi 100 persen dari total anggaran lebih dari Rp 1 triliun,” ujar Ahmad Jayadikarta.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada DPRD merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan tersebut menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap dukungan dan masukan dari DPRD terus diberikan demi penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran,” katanya. (Red)
