Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat tata kelola kearsipan yang tertib, otentik, dan sesuai standar nasional.
Pernyataan ini disampaikan H. Al Hadi saat menanggapi kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan, yang dihadiri perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Barito Utara yang konsisten membangun sistem kearsipan yang tertib dan terukur. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar H. Al Hadi.
Politisi PKB ini menyebut bahwa arsip bukan hanya sekadar dokumen, melainkan rekam jejak dan bukti otentik dalam setiap proses administrasi dan pengambilan kebijakan publik. “Kearsipan adalah roh dari tata kelola pemerintahan,” tegasnya, menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang baik untuk menjamin pertanggungjawaban secara hukum serta menjaga kesinambungan administrasi.
H. Al Hadi juga mengapresiasi langkah Pemkab Barito Utara yang telah menetapkan empat instrumen penting dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu:
1.Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Naskah Dinas.
2.Klasifikasi Arsip Dinamis.
3.Jadwal Retensi Arsip (JRA).
4.Pengelolaan arsip aktif dan inaktif, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip.
Ia menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Pengelolaan arsip harus diimplementasikan oleh aparatur yang kompeten, karena arsip adalah fondasi dari pemerintahan yang modern dan transparan.
H. Al Hadi berharap sinergi antara Pemkab Barito Utara dan ANRI dapat terus ditingkatkan, sehingga tata kelola kearsipan di daerah ini dapat menjadi percontohan di Kalimantan Tengah. “Kami berharap Barito Utara bisa menjadi kabupaten yang unggul dalam kearsipan,” pungkasnya. (Red/Adm)
