BERITASERUYAN.COM– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi menyoroti terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah setempat.
Ia menekankan tentang pentingnya penggunaan anggaran secara optimal untuk memastikan proyek perbaikan jalan dilakukan secara tuntas dan berkualitas.
Menurut Harsandi, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dana bantuan dari provinsi harus digunakan dengan prinsip ketuntasan.
Perbaikan jalan tidak boleh dilakukan secara parsial atau setengah-setengah karena dapat mengurangi kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Dana DAK, dana APBD, dana provinsi itu tidak boleh kita gunakan untuk melakukan perbaikan jalan separo-separo. Perbaikannya harus full. Misalnya, kita hanya mampu mengerjakan 2 kilometer, maka 2 kilometer itu harus tuntas kita kerjakan. Tidak boleh yang harusnya dana untuk 2 kilometer digunakan untuk membangun 4 kilometer sehingga hasilnya separo-separo atau mungkin tidak maksimal dan tipis. Itu tidak boleh,” tegas Harsandi.
Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan bahwa prinsip ketuntasan sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan. Dengan menggunakan anggaran sesuai kebutuhan proyek, hasil pekerjaan akan lebih kokoh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Yang namanya tuntas itu jika dana cukup untuk 2 kilometer, maka 2 kilometer dikerjakan dengan baik dan selesai. Jangan sampai anggaran yang terbatas digunakan untuk memperluas cakupan pekerjaan sehingga hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.
Harsandi berharap agar pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dapat mematuhi prinsip ini dalam setiap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Seruyan. Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan anggaran yang matang adalah kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan penekanan ini, DPRD Kabupaten Seruyan menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas demi mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. (WD)
