PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi menggelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalteng Periode 2026-2030. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Bapperida Prov. Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Dalam agenda ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan lembaga kerja sama internasional Jerman, (GIZ), melalui proyek “Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan di Global South Phase II (SDGs-SSTC Phase II)”.
Saat membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Sekda Kalteng, Plt. Kepala Bapperida Prov. Kalteng, Syahfiri, menyampaikan bahwa proyek kolaborasi ini berfokus pada penerapan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (MSP).
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip “No One Left Behind (LNOB) atau tidak ada yang tertinggal, serta mewujudkan SDGs tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua topik MSP yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal,” ujar Syahfiri.
Lebih lanjut, Syahfiri memaparkan bahwa penyusunan RAD memiliki tahapan sistematis yang menghasilkan proyeksi target indikator SDGs. Hasil proyeksi ini dinilai krusial sebagai acuan dokumen Perencanaan Daerah (RAD, RPJMD, RKPD) agar tetap linier dengan target nasional, sekaligus menjadi basis evaluasi dan monitoring berkala.
Di akhir sambutan Pj. Sekda, ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh lini sektor multi-pihak. “Saya meminta semua sektor, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah, dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam menyelesaikan RAD SDGs ini sesuai target. Langkah ini penting demi mengakselerasi percepatan pencapaian target SDGs Nasional menuju sasaran global tahun 2030,” tegas Syahfiri. (Red)
