PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyampaikan 11 rekomendasi strategis terhadap hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
DPRD Kota Palangka Raya menyampaikan 11 rekomendasi strategis sebagai hasil evaluasi LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Komisi I, II, dan III yang dirangkum dari rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah hingga rapat gabungan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menyampaikan, secara umum kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu segera mendapat perhatian dan perbaikan.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah masih banyaknya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum terisi secara definitif dan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini dinilai dapat menghambat efektivitas birokrasi serta kualitas pelayanan publik.
“Masih banyak jabatan yang belum terisi definitif dan dijabat Plt. Hal ini perlu segera diisi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” ujar Subandi,Rabu (22/4/2026).
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah pinggiran kota. Ketimpangan distribusi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Masih ada wilayah yang tenaga kesehatannya belum maksimal. Kami merekomendasikan penataan ulang agar pelayanan bisa merata,” tambahnya. (Red)
