BERITASERUYAN.COM- Sejumlah warga Desa Palingkau, Kecamatan Danau Sembuluh, mulai mempertanyakan realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024 yang diduga belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dugaan ini mencuat setelah beberapa proyek yang telah dibahas dalam Musrenbang desa disebut belum terealisasi.
Hadi, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa terdapat tiga proyek utama yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2024 namun hingga pertengahan tahun 2025 belum menunjukkan progres yang signifikan.
“Dari tiga pembangunan utama, semuanya belum berjalan sesuai rencana. Bahkan ada yang belum dikerjakan sama sekali,” ujar Hadi, Jumat (4/7).
Salah satu pembangunan yang disoroti warga adalah pemasangan KWH listrik jalur PLN untuk rumah-rumah warga. Menurut informasi yang beredar, anggaran untuk pembelian dan pemasangan KWH telah dialokasikan dalam APBDes 2024. Namun, hingga kini masih ada rumah yang belum terpasang, termasuk rumah milik Hadi yang terletak di kompleks perumahan guru SD.
Pembangunan pos kamling juga menjadi perhatian. Proyek yang rencananya menjadi tempat jaga Linmas itu diduga belum dikerjakan, meskipun masuk dalam daftar prioritas pembangunan desa.
Tidak hanya itu, bantuan dana untuk lansia pun turut disorot. Berdasarkan keterangan Hadi, dana yang diperuntukkan bagi perlengkapan lansia justru sempat ditalangi oleh tenaga perawat karena belum ada pencairan dari pihak desa.
“Dana untuk lansia itu seharusnya sudah ada, tapi saat pencairan, perlengkapan malah dibayar dulu oleh perawat dan belum diganti sampai sekarang,” jelas Hadi.
Selain itu, pembangunan gudang sampah yang juga sudah tercantum dalam anggaran desa, disebut belum terealisasi hingga berita ini diturunkan.
Meski demikian, informasi ini masih sebatas dugaan dari warga yang belum memperoleh kepastian secara resmi dari pemerintah desa. Masyarakat berharap agar pemerintah desa dan pihak terkait segera memberikan klarifikasi sekaligus penjelasan atas lambannya pelaksanaan pembangunan tersebut.
“Sebagai warga yang sudah menantikan hasil pembangunan, tentu kami berharap pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai rencana,” tutup Hadi.
Jika terbukti benar, kondisi ini bisa menjadi evaluasi serius bagi pengelolaan dana desa ke depan agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Isn)
