BERITASERUYAN.COM- Penyalahgunaan dana desa masih menjadi ancaman serius dalam pengelolaan keuangan desa. Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, meminta seluruh pihak, mulai dari Inspektorat, camat, hingga masyarakat, untuk lebih aktif mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.
“Pengelolaan dana desa harus transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Diperlukan peran serta semua pihak untuk mengawal dan mengontrol sejak tahap realisasi hingga tahap pertanggungjawaban, baik di tingkat kabupaten melalui Inspektorat maupun di tingkat kecamatan oleh camat,” ujar Halikinnor, Jumat (7/2).
Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus dugaan korupsi dana desa yang menyeret mantan kepala desa di Kotim. Polres Kotim mengungkapkan bahwa tindakan tersangka menyebabkan kerugian negara hingga Rp387.886.972.
Sesuai Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa naik dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode, dengan peluang untuk dipilih kembali satu kali masa jabatan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, potensi penyimpangan dana desa bisa meningkat jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat.
Halikinnor menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, terutama di pedesaan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas utama.
“Dana desa adalah amanah untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai terjadi penyimpangan yang merugikan warga serta mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, Halikinnor meminta para camat untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan kepada perangkat desa. Ia menekankan bahwa setiap program yang didanai dari dana desa harus berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia optimistis pembangunan desa di Kotim bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
