BERITASERUYAN.COM – KASONGAN – Pihak dewan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, agar melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dimaksudkan, agar bantuan dari pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tidak mampu.
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H. Hanafi menuturkan, jika validasi data itu sangat perlu dilakukan. Ini untuk memastikan agar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos-bansos sejenis lainnya itu tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
“Karena jika salah data atau ada data yang tumpang tindih, maka akan berdampak bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalurannya juga bisa terhambat,” terangnya,” ujar H. Hanafi kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar dilakukan pendataan ulang secara berjenjang dari bawah terhadap warga yang tergolong miskin dan tidak mampu Kabupaten Katingan. Mulai dari Rukun Tetangga (RT), Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga ke tingkat Pemerintah Kabupaten Katingan.
“Setelah data masuk semua, sebelum diserahkan ke Kemensos RI, pihak Dinsos sebaiknya melakukan verifikasi faktual lagi data tersebut ke desa dan Kelurahan untuk memastikan kebenarannya,” tutur Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Diakuinya, untuk melakukan pendataan maupun verifikasi data mengalami suatu kendala. Karena, harus menggunakan dana transportasi. Oleh karena itu, pihak dewan mendorong Pemkab Katingan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendataan dan verifikasi faktual data masyarakat miskin.
“Tujuannya, guna memastikan bahwa bansos yang dikucurkan pemerintah itu tepat sasaran serta demi terwujudnya kevalidan data orang-orang yang memang membutuhkan bansos itu,” ucap H. Hanafi. (R1)
