BERITASERUYAN.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Rudi Hartono, S.Sos mengingatkan, kepada seluruh aparatur desa agar mengelola Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dan benar. Jangan sampai nantinya terjadi tumpang tindih, sehingga akhirnya terkesan mubazir.
Sebab menurut dia, anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu jumlahnya cukup besar.
Sehingga dengan adanya anggaran yang bakal diterima setiap desa tersebut, diharapkan program pembangunan wilayah tersebut lebih maksimal serta dapat dinikmati seluruh masyarakatnya.
“Kita ketahui, ada 154 Desa se-Kabupaten Katingan. Tiap desa mendapatkan DD dan ADD, sehingga pengelolaanya harus baik dan transparan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Sehubungan dengan itulah, Rudi mengingatkan kepada semua Kepala Desa dan perangkatnya, agar dana tersebut bisa dikelola sebaik mungkin dan penggunaannya tidak sampai tumpang tindih.
“Terpenting pula, mesti sesuai petunjuk teknis dan pelaksana serta ketentuan yang berlaku,” ucap Politisi Partai Golkar ini.
Diungkapkan Rudi, bahwa, pemerintah desa juga harus bisa bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyusunan rancangan prioritas program pembangunan desa.
“Sesuai peraturan menteri, prioritas dana desa adalah untuk membangun infrastruktur desa, seperti jembatan, jalan, air bersih dan lainnya,” katanya.
Jika masih kurang mengerti tentang penggunaan dana desa, diharapkan dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
“Ini maksudnya, agar penggunaan dana desa tidak sampai tumpang tindih dan tidak sampai berurusan dengan hukum nantinya,” imbuh anggota dewan asal Daerah Pemilihan Katingan III yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya. (R1)
