BERITASERUYAN.COM- Tidak sepakatnya antara eksekutif dan legislative Seruyan dalam pembahasan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2021 sepertinya mengharuskan pihak eksekutif melakukan terobosan demi terobosan dalam memastikan pendapatan berjalan maksimal.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Seruyan dr. Bahrun Abbas mengatakan sebenarnya, pihak eksekutif dan legislative punya pandangan yang sama terkait penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Seruyan pada tahun 2021 ini tidak akan maksimal, maka dari itu hal tersebut menjadi dasar eksekutif mengusulkan rancangan APBD Perubahan untuk menyesuaikan program dengan kemampuan daerah.
Menurutnya, dalam menyusun setiap program yang diusulkan tentunya pihak eksekutif sudah memperhitungkan dengan matang dengan melakukan pengurangan disejumlah SOPD di Seruyan.” Kita sudah susun dengan matang sebenarnya, namun pada pembahasan eksekutif dan legislative tidak ada kata sepakat ya bagaimana lagi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan tidak ada APBD Perubahan, tentu potensi banyaknya hutang itu lebih besar, karena di APBD Perubahan pihaknya sudah mengusulkan pemotongan kegiatan namun dengan tidak adanya APBD Perubahan tentunya kita secara otomatis kembali ke program APBD Murni. Namun tentunya kita tidak hanya berhenti disitu, dimana pihaknya dalam hal ini eksekutif telah berkomitmen untuk APBD Seruyan tahun 2022 mendatang harus berlangsung sehat dengan memaksimalkan pendapatan PAD dan SOPD yang punya target PAD tentunya harus maksimal untuk mencapai target PAD.
Selain itu, terkait belanja daerah tentunya juga harus dikendalikan dengan baik sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang mendesak dan penting.” Kami akan melakukan efesiensi maksimal untuk mengurangi program yang bisa menimbulkan hutang,” ujarnya.
Ditanyakan terkait pihak legislative yang mengajukan pemangkasan Rp 60 miliar, Bahrun Abbas menjelaskan dengan sudah efesiensinya anggaran program yang sudah disusun pihaknya tentunya hal inilah yang menjadi permasalahan didalam pembahasan.” Kita sudah susun program dan mengurangi anggaran, makanya kita tidak bisa melaksanakan usulan pemangkasan dari legislative,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu diketahui masyarakat pemkab Seruyan tidak menginginkan hutang kepihak luar dalam pelaksanaan pemerintahan hanya saja, karena pendapatan tidak maksimal tentunya potensi menimbulkan hutang tersebut sangat riskan maka dari itu perlunya efisiensi pelaksanaan program yang dilaksanakan SOPD.” Kita akan kerja keras untuk memaksimalkan PAD kami mohon doa semua pihak agar bisa maksimal,” ujarnya. (Yg)
