BERITASERUYAN.COM- Sebanyak lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Palaksanaan APBD Tahun 2020. Namun demikian masih ada catatan-catatan dari masing-masing fraksi tersebut untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
Mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Seruyan Hj Iswanti menyampaikan pidato Bupati Seruyan terkait penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Seruyan pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2020-2021 secera vidio conference. Bertempat di Ruang Rapat Serbaguna (DPRD) Seruyan, Jum’at (4/6)
Wabub Seruyan, Hj Iswanti mengatakan, pertama terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pihaknya menerima dan menyambut baik saran dan masukannya serta mengucapkan terimakasih -nya atas kesiapan dalam membahas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
Selanjutnya kedua, terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), dimana sebelumnya mempertanyakan konsistensi eksekutif dalam menjaga komitmen dan persetujuan yang telah disepakati dalam pembahasan rencana anggaran antara lembaga eskesutif legislatif yang setelah konsultasi dan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) kerab terjadi perubahan, khusus yang terkait sebuah kegiatan, bahkan ada yang timbul tanpa diketahui apalagi disetujui oleh lembaga legislatif.
“ Perlu diketahui, pelaksanaan APBD 2020, sebagaimana yang telah kami sampaikan terjadi beberapa kali refocusing anggaran sehingga menyebabkan perubahan struktur APBD, dimana focus refocusing anggaran digunakan untuk 3 sektor kegiatan antara lain peningkatan pelayanan kesehatan, stimulus ekonomi serta jaring pengaman sosial, dimana perubahan struktur perubahan APBD dilaksanakannya hanya dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD,” tegasnya.
Selanjutnya ketiga, terhadap pemandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Demokrasi Bangsa (Kedesa) ia menyampaikan, paket pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pada Dinas PUPR antara lain pembangunan jalan Kuala Pembuang menuju Telaga Pulang, pembangunan jalan Rantau Pulut menuju Desa Tusuk Belawan, peningkatan jalan Soekarno Hatta menuju Lingkar Kota Kuala Pembuang, pembangunan jalan sentosa (Lingkar Kota) menuju Desa Pematang Limau, pembangunan jalan Gajah Mada Lingkar Kota (lanjutan), pembangunan jalan Asam Baru menuju Sandul dan peningkatan jalan dalam kota Sandul.
“ Kondisi ini terjadi karena kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan pada beberapa paket tersebut di atas,” bebernya.
Keempat, terhadap pemandangan umum dari Fraksi Partai Nasdem, pemerintah daerah akan melakukan optimalisasi dengan merubah regulasi terkait pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga PAD akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“ Dan terkait pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pada Dinas PUPR, atas rekomendasi BPK RI, Bupati Seruyan memerintahkan kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK atau KPA kegiatan untuk melakukan pengujian atas back up volume dan mengacu pada kesesuaian pekerjaan fisik dan kontrak. Dan atas kekurang telitian tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan memerintahkan PPK dan KPA untuk menarik kelebihan pembayaran,” Jelasnya.
Selanjutnya yang terakhir yakni kelima, Iswanti menyampaikan terhadap pemandangan terhadap pemandangan umum dari Fraksi Motto Gerindra Pan (Motto Gp). Dikatakannya terkait kelebihan pembayaran premi jamkesda pada Dinas Kesehatan, pihaknya di eksekutif mengakui bahwa atas permasalahan ini karena kurang koordinasinya data kepesertaan jamkesda antara Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Dinas Kesehatan Seeuyan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran premi jamkesda.
“ Namun untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati Seruyan telah memerintahkan ke 3 dinas bersangkutan untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan jamkesda dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Iswanti berharap semoga dengan jawaban tersebut dapat pandangan semua fraksi terkait prningkatan PADPAD, dimana ini merupakan konsen utama bersama baik dari kalangan eksekuf maupun legislatif. Disamping itu ia juga berharap adanya upaya dukungan dari legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD. (Jib)
