BERITASERUYAN.COM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo meminta kejelasan kepada pihak pengelolah BPJS di Seruyan terkait dengan adanya laporan dari Ketua RT 03 Desa Terawan, dimana telah diserahkan pihak pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke RT tersebut sebanyak 200 kartu namun tidak ada satupun nama yang sesuai dengan data penduduk di desa tersebut.
“ jadi begini, sebelumnya saya menerima laporan dari salah satu Ketua RT di Desa Terawan terkait kartu BPJS, yang melaporkan ke saya bahwasannya ada sejumlah 200 kartu BPJS kesehatan yang diterimanya, namun tidak ada satupun nama dikartu tersebut yang sesuai dengan data penduduknya, sedangkan alamatnya yang tertera bertempat tinggal di desa tersebut dengan RT yang sama,” ungkap Zuli Eko. Senin (8/3)
Hal tersebut disampaikannya kesejumlah media di Seruyan, menanggapi hal tersebut para media langsung mengkonfirmasi tentang kebenarannya kepada Ketua RT bersangkutan. Saat dikonfimasi melalui via telpon, Ketua RT 03 Desa Terawan yang bernama Tendi menjawab dan membenarkan hal itu, bahwasannya dirinya memang benar menerima sejumlah 200 kartu BPJS namun tidak ada satupun nama yang sesuai data penduduknya sehingga kebingungan ingin menyerah kartu tersebut kepada siapa.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Zuli Eko ingin mengetahui penyebab ketidakvalidan data tersebut,” Saya akan terus menggali permasalahan ini dan akan berkoordinasi dengan pihak pengelola, entah datanya yang tidak singkron atau bagaimana, itu masih saya dalami, yang pasti kartunya ada namun orangnya tidak ada,” pungkasnya.
Lebih lanjut menurut Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) itu menggungkapkan, bahwasannya sangat disayangkan jika pengelolaan BPJS tersebut dikelola secara tidak benar, karena tentunya akan merugikan masyarakat dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, karena anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya lumayan besar.
“ Ruginya yang pertama untuk masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum menerima BPJS Kesehatan sedangkan mereka sangat membutuhkan program BPJS gratis itu, dan yang kedua bagi pemerintah, yang setiap tahunnya selalu menyisihkan anggaran dangan biaya miliaran rupiah, namun tidak ada yang menikmati fasilitas kesehatan tersebut,” tuturnya.
Untuk kedepannya pihak DPRD selaku wakil rakyat akan bersikeras untuk menuntaskan permasalahan tersebut,” Kedepannya kami akan tindaklanjuti, kami akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan BPJS ini, untuk menelusuri permasalahan tersebut, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan,” Demikian, Zuli Eko Prasetyo. (Jib)
