PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyoroti capaian realisasi anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tahun 2025 yang dinilai belum optimal. Khususnya pada belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DPRD Kota Palangka Raya Sri Ani Rintuh dalam pidato rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palangka Raya tahun 2025.
Sri Ani Rintuh menyebutkan, dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1,51 triliun, realisasi hanya mencapai sekitar Rp 1,32 triliun atau 87,38 persen. Ia menegaskan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan percepatan pelaksanaan anggaran.
“Realisasi belanja daerah belum maksimal dan perlu dilakukan percepatan agar program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya, Rabu (22/4/2026).
DPRD juga merekomendasikan agar Pemko Palangka Raya mempercepat pelaksanaan anggaran sejak awal tahun melalui perencanaan yang lebih terukur serta percepatan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, belanja daerah diminta lebih difokuskan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata. Prioritas harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, DPRD turut menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai 97,09 persen dari target sekitar Rp 339,47 miliar. Meski tergolong tinggi, masih terdapat potensi yang belum tergarap optimal, terutama pada sektor retribusi daerah dan PAD lainnya.DPRD mendorong penguatan data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, peningkatan sosialisasi, hingga pemberian insentif berbasis kinerja serta penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum. (Red)
