Muara Teweh – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menekankan bahwa tantangan terbesar bagi kebangsaan daerah dalam lima tahun ke depan terletak pada pengelolaan dinamika sosial di desa.
Hal ini, menurut Rayadi, terutama muncul akibat dampak pemilihan kepala desa serentak yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan keterbelahan di tengah masyarakat.
“Prinsip adil dan berkeadilan bukan sekadar slogan, tetapi menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan daerah untuk menjaga persatuan dan kerukunan,” kata Rayadi, Selasa (16/12/2025), di Muara Teweh.
Pemerintah Daerah telah menanggapi tantangan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Seluruh sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pemanfaatan sumber daya alam, diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Rayadi menambahkan, pembumian nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial. Setiap regulasi diharapkan tidak hanya sesuai Pancasila, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai-nilainya di tingkat desa.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mampu memberi keteladanan kebangsaan melalui disiplin aparatur, kerja kolaboratif, serta semangat gotong royong yang dibangun di birokrasi dan masyarakat.
Program unggulan desa mandiri diharapkan dapat memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pemulihan sosial pasca kontestasi politik desa.
“Desa merupakan fondasi persatuan bangsa. Ketika desa kuat, adil, dan rukun, ketahanan kebangsaan daerah akan semakin kokoh,” tutup Rayadi.
