Muara Teweh — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara mengkritisi pelayanan kesehatan di daerah saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026, Senin (1/12/2025).
Juru bicara Fraksi, H. Tajeri, menyoroti sejumlah Puskesmas yang masih kekurangan dokter, terbatasnya tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan yang belum memadai. “Ada ruang kerja tanpa AC, dan Pustu sering tidak buka dengan berbagai alasan. Ini bukan pelayanan yang layak,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah menertibkan pelayanan kesehatan agar benar-benar dirasakan masyarakat. Tajeri juga merekomendasikan program beasiswa bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, dengan perjanjian kerja yang jelas, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, ia menyoroti Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum difungsikan. “RPH harus segera dioperasikan. Selain membantu pelaku usaha, fasilitas ini juga berpotensi menambah PAD,” tegas Tajeri.
Fraksi KIR menekankan bahwa APBD 2026 harus dijalankan secara serius dan bertanggung jawab agar berdampak nyata bagi masyarakat Barito Utara.
