Muara Teweh — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyoroti kondisi infrastruktur dan pelayanan publik dalam pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi, H. Tajeri, menyampaikan bahwa alokasi belanja untuk infrastruktur dan pelayanan publik mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total anggaran daerah. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan jembatan, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga infrastruktur desa.
“Kami mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini,” tegas Tajeri pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025). Ia menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah kekurangan volume pekerjaan maupun keterlambatan penyelesaian proyek.
Selain itu, Tajeri menyoroti lambannya penanganan jalan dan jembatan rusak di beberapa kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan perbaikan, namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Ini fakta di lapangan,” ujarnya.
F-KIR berharap APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan antar-desa di Barito Utara.(Red/Adm)
