Muara Teweh – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat pekan lalu di ruang sidang DPRD Barito Utara.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah poin penting terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, terutama mengenai kebutuhan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Suparjan Efendi menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah. Ia menilai perbaikan jalan dan jembatan akan memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus memudahkan mobilitas antar desa dan kelurahan.
Menurutnya, aksesibilitas yang baik sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Jalan yang memadai dapat menekan biaya logistik serta membantu menjaga stabilitas pasokan pangan dari desa hingga tingkat kabupaten.
“Kami mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan jalan, jembatan, dan ketahanan pangan. Pembangunan harus merata, tidak hanya terfokus di pusat kabupaten,” tegas Suparjan, Senin di Muara Teweh.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan program dalam APBD 2026 agar pembangunan lebih efektif dan efisien. Penguatan pelayanan dasar, peningkatan fasilitas umum, serta percepatan realisasi kegiatan menjadi hal yang harus diprioritaskan.
Dalam kesempatan itu, Suparjan menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Ia berharap APBD 2026 menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kondisi geografis Barito Utara yang luas dan tantangan konektivitas antar wilayah, APBD 2026 diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan serta menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan yang diminta menjadi perhatian pemerintah. “Semoga anggaran ini benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat,” tutup Suparjan Efendi.(Red/Adm)
