PALANGKA RAYA – Perum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah memastikan segera menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di provinsi ini. Program pemerintah tersebut bertujuan menjaga pasokan beras di pasaran sekaligus menekan harga yang saat ini telah menyentuh angka Rp15.500 per kilogram.
Kepala Kantor Bulog Kalteng, Budi Sultika, menjelaskan SPHP akan menyalurkan beras dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk wilayah zona 2, harga dari Bulog dipatok Rp11.300 per kilogram dan dijual ke masyarakat maksimal Rp13.000 per kilogram.
“Penyaluran ini adalah bagian dari program pemerintah dengan menggunakan stok beras milik Badan Pangan Nasional. Saat ini kami masih mempelajari regulasi yang berlaku untuk memastikan semua mekanisme sesuai aturan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan segera disalurkan di Kalimantan Tengah,” ujarnya, Kamis 10 Juli 2025.
Budi menegaskan bahwa penyaluran pasti dilakukan, namun pihaknya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan aspek administratif dan memastikan prosedur sesuai regulasi. “Arah kebijakannya jelas, segera dirilis ke pasar karena sudah sangat ditunggu, termasuk oleh para pedagang,” tambahnya.
Menurutnya, target nasional program SPHP tahun ini 1,3 juta ton. Namun, pembagian kuota untuk daerah masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. Saat ini, cadangan beras pemerintah di Kalimantan Tengah mencapai 16.325 ton. Dari jumlah itu, 1.800 hingga 2.000 ton dialokasikan untuk bantuan pangan, sehingga masih tersisa sekitar 14.000 ton yang dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan SPHP.
“Mekanisme penyaluran tetap sama seperti sebelumnya melalui mitra-mitra Bulog. Sistemnya masih berjalan sebagaimana biasa,” jelas Budi. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah, Agus Chandra, mengatakan penyaluran SPHP merupakan arahan pemerintah pusat untuk mencegah lonjakan harga beras yang dapat berdampak pada inflasi.
“Beras adalah bahan pokok. Jika harganya naik, dampaknya signifikan. Karena itu diharapkan pertengahan tahun ini tidak ada lonjakan harga. Pemerintah memerintahkan agar bantuan segera disalurkan,” ungkapnya. Saat ini, pihaknya bersama Bulog masih berkoordinasi untuk merumuskan mekanisme penyaluran yang tepat dan mudah dijalankan. “Apalagi bantuan ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat,” pungkas Agus. (Red)
