Pemda Kapuas Sambut Baik Sosialisasi Migas Oleh BPH Migas Pusat

0
1
FOTO BERSAMA : Asisten Administrasi Umum Sekda Kapuas Ahmad M Saribi Bersama Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph melalui aplikasi zoom meeting, komite BPH Migas Pusat, perwakilan Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, narasumber pada kegiatan ini Ade Mahendra yang merupakan Analisis BPH Migas, dan M. Abdilla Rorke Ilyasa yang merupakan SBM I PT. Pertamina Niaga Area Kalselteng serta peserta sosialisasi di Hasupa Ballroom Fovere Hotel Kapuas, Jumat (17/3).

KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S. Bahat MM., MT., yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Adminsitrasi Umum Sekda Kapuas Ahmad M Saribi mengungkapkan bahwa Minyak dan Gas (Migas) adalah objek yang sangat penting dalam pembangunan pemenuhan kebutuhan energi suatu wilayah. Oleh karena itu distribusinya harus dilakukan secara optimal.

“Minyak dan Gas bumi (Migas) merupakan barang yang sangat penting bagi masyarakat, banyak aktivitas warga yang terkendala apabila akses masyarakat terhadap Migas terhambat, bahkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Migas. Maka dari itu pendistribusiannya harus dilakukan secara optimal,” ungkap Saribi saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan DPR RI dengan agenda Sinergitas DPR RI dan BPH Migas Tahun Anggaran 2023, bertempat di Hasupa Ballroom Fovere Hotel Kapuas, Jumat (17/3).

Lebih lanjut Saribi mengatakan pemerintah daerah sangat menyambut baik adanya kegiatan ini, karena hasil dari kegiatan ini tentu akan memberikan banyak informasi dan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi, sehingga stakeholder terkait dan masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas.

“Pemda Kapuas dalam perannya untuk melakukan pengawasan telah membentuk tim Satgas yang bertugas untuk melakukan pengawasan harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung gas 3 (tiga) kilogram dan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 233 Desa,” lanjut Saribi.

Penyaluran distribusi LPG, terutama LPG 3 (tiga) kilogram bersubsidi rawan terjadinya kecurangan atau penimbunan, hal ini disebabkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga LPG non subsidi. Kondisi tersebut juga terjadi terhadap bbm bersubsidi yang sering disalahgunakan.

“Melalui kesempatan ini, mari kita sama-sama bersinergi, memperketat pengawasan terhadap penyaluran LPG bersubsidi maupun BBM bersubsidi. Dan semoga acara sosialisasi Sinergitas DPR RI dan BPH Migas Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan manfaat bagi masyrakat khususnya Kabupaten Kapuas,” tutup Saribi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph melalui aplikasi zoom meeting, komite BPH Migas Pusat, perwakilan Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan serta peserta sosialisasi. Adapun narasumber pada kegiatan ini Ade Mahendra yang merupakan Analisis BPH Migas, dan M. Abdilla Rorke Ilyasa yang merupakan SBM I PT. Pertamina Niaga Area Kalselteng. (and)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments