KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dan persiapan pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) bertempat di Aula Bappelitbangda Kapuas, Jum’at (17/3).
Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Kapuas yang mana saat itu diwakili Asissten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas, Drs H Salman serta dihadiri perwakilan Kejari Kapuas, sejumlah perwakilan SOPD terkait, Kepala Kemenag Kapuas, Ketua Kadin Kapuas, Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas dan stakeholder terkait lainnya.
Drs H Salman saat membacakan sambutan dari Bupati Kapuas mengatakan bahwa rakor sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk benar-benar mewujudkan Kabupaten Kapuas ini sebagai Kabupaten Layak Anak.
Dijelaskannya pula hal-hal yang dibahas pada rakor tersebut diantaranya terkait pengendalian yang mana Kabupaten Kapuas ingin mengejar skor yang menjadi target yang sudah ditentukan sehingga bisa terus meningkat pencapaiannya.
“Saya berharap dengan adanya KLA ini anak-anak di Kabupaten Kapuas dapat betul-betul menikmati kota ini sebagai kota yang layak agar mereka bisa berkembang, generasi muda kita kedepan sebagai generasi penerus pembangunan di Kabupaten Kapuas,”
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB, dr Try Setyautami mengatakan, gugus tugas KLA Kapuas kembali menggelar koordinasi sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya.
“Ini untuk persiapan evaluasi mandiri KLA jadi disini kita betul- betul gali dan komunikasikan dengan seluruh instansi. Hal-hal apa saja yang perlu mereka ungkapkan dan laporkan sebagai bukti bahwa mereka sudah berkomitmen dalam pemenuhan hak hak anak ini,” tambahnya.
Selain KLA, dalam Rakor tersebut juga dibahas tentang persiapan pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Kapuas, yang mana menurut dr Try terkait pembentukan APSAI ini agar bagaimana berusaha mengumpulkan dari pihak dunia usaha dan Kadin untuk mengajak mereka masuk ke dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang belum terbentuk ini.
“Harapannya seluruh dunia usaha perusahaan swasta itu juga akan memiliki andil pemenuhan hak hak anak sesuai dengan tupoksi mereka dan minimal di lingkungan perusahaan mereka,” Pungkasnya. (and)
