BERITASERUYAN.COM- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H Bambang Yantoko minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan andil dalam upaya meredam konflik antara Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan petani kelapa sawit.
Menurutnya, ada banyak kasus konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang penanganannya lamban. Sehingga, hal itu berdampak pada aktivitas petani kelapa sawit
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan harus menjalankan prosedur sebagai administrator daerah yang berfungsi untuk mendukung serta membantu petani kelapa sawit,” kata H Bambang Yantoko, Senin (13/3).
Ditambahkan, selain membantu dan mendukung penyelesaian konflik antara kedua belah pihak, seyogyanya Pemkab Seruyan juga mampu memberikan solusi terkait ketersediaan pupuk dan bibit.
“Kita semu berharap, Pemkab Seruyan dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk dan bibit, mengingat tidak semua petani di Bumi Gawi Hatantiring ini adalah kelas masyarakat atas,” pungkasnya. (Ys)
