Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memulai proses penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk periode 2025-2030. Kebijakan ini merupakan langkah strategis daerah yang berpusat pada kepentingan penduduk dan menjadi jembatan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Effendi, memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi langkah progresif Pemda dalam menyiapkan kerangka pembangunan kependudukan jangka menengah. Ia menilai PJPK sangat penting sebagai pedoman yang terukur dan berbasis data, sehingga pembangunan Barito Utara akan lebih terarah dan siap memanfaatkan bonus demografi yang akan dihadapi.
DPRD berkomitmen mengawal pelaksanaan PJPK. Suparjan Effendi menekankan bahwa dokumen ini tidak boleh hanya sekadar formalitas, namun harus dijadikan acuan nyata dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini menyoroti kompleksitas pembangunan kependudukan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor secara intensif—melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat—guna memastikan hasil PJPK benar-benar dirasakan oleh publik.
Dokumen PJPK ini sendiri merupakan turunan operasional dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Pemerintah daerah optimis bahwa dengan dukungan legislatif, penyusunan PJPK 2025-2030 dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas, serta menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk pembangunan jangka panjang.(Red/Adm)
