Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menunjukkan fokus multi-sektor dalam menyikapi berbagai agenda pembangunan daerah, mulai dari rencana anggaran hingga layanan publik.
Dalam menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, sejumlah fraksi memberikan catatan keras, khususnya terkait defisit sebesar Rp117,7 miliar (3,75% dari total belanja). Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, dan Karya Indonesia Raya (F-KIR) mendesak Pemda agar mengelola defisit ini dengan hati-hati dan transparan, serta memangkas belanja non-prioritas yang bersifat seremonial. F-KIR menekankan bahwa pembiayaan defisit hanya layak jika dialokasikan untuk program produktif dan harus ditutup menggunakan SILPA, bukan skema pinjaman jangka panjang yang membebani fiskal daerah.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, fraksi-fraksi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan BUMD, pemanfaatan aset, digitalisasi layanan, serta penertiban kontribusi dari sektor pertambangan.
DPRD juga menyoroti pentingnya belanja daerah yang berdampak langsung. Fraksi PKB secara spesifik meminta alokasi yang jelas untuk peningkatan fasilitas Puskesmas/RSUD, pengadaan alat kesehatan yang transparan, dan jaminan 20% anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas guru dan akses sekolah di wilayah terpencil.
Terkait infrastruktur, anggota dewan menegaskan bahwa masalah jalan yang rusak harus ditangani dengan perencanaan yang tepat dan berkelanjutan. Anggota DPRD Bina Husada memberikan apresiasi atas gerak cepat Dinas PUPR Barito Utara yang langsung menangani kerusakan parah di ruas KM 34 Benangin melalui pembangunan turap bronjong, menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab dan perusahaan tambang, serta keselamatan kerja.
Dalam aspek jangka panjang, penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2030 mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD H. Suparjan Effendi, yang meminta dokumen strategis ini harus diimplementasikan secara efektif dengan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan, Anggota DPRD Patih Herman AB mendorong agar program deteksi dini kanker serviks (IVA/Pap Smear) yang diselenggarakan dalam rangka HKN diperluas hingga ke pelosok desa. Ia menekankan perlunya edukasi untuk menghilangkan rasa malu dan takut pada perempuan agar berani melakukan pemeriksaan rutin, sebagai investasi vital untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Seluruh fraksi menyatakan kesiapan untuk mengawal dan melanjutkan pembahasan RAPBD 2026, menegaskan bahwa program pemerintah harus direalisasikan secara nyata, bukan hanya tertulis rapi di atas kertas, serta harus berpihak pada kelompok rentan di Barito Utara. (Red/Adm)
