Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Muara Teweh, Rabu (12/11/2025).
Rakor yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalaluddin, ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda, dan perwakilan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga perbankan.
Hj. Mery Rukaini menyampaikan apresiasi atas upaya Pemda dalam memperkuat koordinasi dengan dunia usaha melalui forum rakor. Ia menyoroti bahwa banyak potensi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum terserap optimal karena kurangnya koordinasi.
Menurutnya, sinkronisasi CSR harus diarahkan pada program-program strategis yang menyentuh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan.
“Kami berharap perusahaan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban formal, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari komitmen sosial yang berkelanjutan,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Ia menambahkan, pengelolaan CSR yang baik dapat menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mendukung pembangunan daerah.
Selain CSR, Hj. Mery juga menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi PAD dianggap krusial untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Ia mendorong seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan pajak daerah, seperti pajak alat berat, pajak air permukaan, dan kewajiban retribusi lainnya.
DPRD menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dan penerimaan PAD, demi tercapainya keadilan dan transparansi.
“DPRD akan terus mengawal dan memastikan agar pelaksanaan CSR dan pengelolaan PAD berjalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Ketua DPRD Barito Utara tersebut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang nyata antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara berkelanjutan. (Red/Adm)
