Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara, M. Iman Topik, memaparkan perkembangan terbaru terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pola ruang kabupaten. Pemaparan ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Barito Utara, Selasa (7/10/2025), dengan fokus utama pada isu pelepasan kawasan hutan.
Iman Topik menjelaskan bahwa total luas wilayah Barito Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2021 mencapai 998.770,62 hektar, yang terbagi ke dalam berbagai fungsi kawasan hutan, mulai dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, hingga areal penggunaan lain (APL).
Berdasarkan RTRW terbaru (Perda Nomor 13 Tahun 2019), pembagian pola ruang Barito Utara telah terpetakan dengan jelas. Misalnya, warna hijau menunjukkan hutan lindung, kuning untuk hutan produksi, dan biru untuk badan air.
Namun, Iman Topik menyoroti adanya tantangan di mana sejumlah aset daerah, termasuk jalan dan bangunan, diketahui berada di kawasan hutan berdasarkan hasil overlay peta.
Pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan pelepasan lahan seluas 53.780 hektar yang berfungsi sebagai APL (Areal Penggunaan Lain) yang tidak produktif, untuk diproses lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kami masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Apabila ada kekurangan dokumen atau data, tim teknis kami akan segera melengkapinya,” kata Iman Topik.
Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah aset yang berada di kawasan hutan memerlukan koordinasi intensif dengan Direktorat terkait di kementerian pusat, guna mencari solusi dan opsi terbaik, baik melalui proses pelepasan maupun pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan.
RDP ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk menyinkronkan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pembangunan di Barito Utara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Red/Adm)
