Kepala Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, menegaskan bahwa penguatan adat dan kearifan lokal adalah fondasi mutlak untuk menarik investasi, khususnya dari luar negeri. Ia mengakui upaya konsolidasi adat masih menghadapi tantangan dan belum terkonsep maksimal. Oleh karena itu, Rayadi mendesak agar hasil simposium adat segera diwujudkan menjadi aksi nyata, tujuannya agar lembaga adat dapat mengayomi semua pihak dan mengukuhkan peran masyarakat dalam konteks pembangunan dan investasi daerah.
Ketua PWNU Kalimantan Tengah, Dr. MH Wahyudi F. Dirun, menunjuk PCNU Barito Utara sebagai cabang perintis dalam penguatan kaderisasi di Kalteng. Ia menargetkan bahwa seluruh cabang di Kalteng harus sudah melaksanakan program pendidikan kaderisasi terstruktur sebelum Muktamar 2027. Wahyudi menekankan pentingnya kader NU untuk tetap istiqomah dalam perjuangan, meskipun menghadapi tantangan seperti pemangkasan anggaran. Kader NU harus terus menjadi perekat umat dan bangsa.
Sebagai tambahan, upaya peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui Pendidikan Dasar Kader Penggerak NU (PD-PKPNU) yang bertujuan mencetak kader militan yang mampu menjadi motor perubahan, penyebar moderasi Islam, dan penjaga persatuan bangsa. Dalam tata kelola pemerintahan, Pemkab Barut juga telah memusatkan kewenangan perizinan usaha (OSS dan non-perizinan) ke DPMPTSP untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan memastikan layanan yang lebih cepat serta akuntabel.(Red/Adm)
