PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan, akan mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas angkutan batu bara melalui sungai wilayah Barito Selatan (Barsel) menyusul penolakan masyarakat yang mengkhawatirkan dampak pencemaran lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, bahwa suara masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah, kata ia, akan merespons aspirasi tersebut dengan melakukan kajian teknis lebih lanjut.
Menurut Leonard, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas transportasi batu bara melalui jalur air.
Ia memastikan, bahwa perlindungan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
“Masalah lingkungan ini menjadi perhatian serius kami. Tidak boleh disepelekan. Semua aktivitas harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan,” tegasnya.
Leonard memastikan, bahwa pemerintah akan mengundang instansi terkait untuk melakukan kajian lapangan, termasuk melibatkan lembaga lingkungan hidup jika diperlukan.
“Kalau memang terbukti ada pencemaran, tentu akan ada tindak lanjut. Kita ingin pembangunan berjalan, tapi lingkungan juga harus tetap terjaga,” pungkasnya. (Red/Adm)
