PALANGKA RAYA – Meningkatnya kasus kebakaran di Kota Palangka Raya, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk, mendorong DPRD dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah penanganan jangka panjang. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah relokasi warga dari wilayah-wilayah rawan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoto, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Sosial akan terus memastikan penyaluran bantuan tanggap darurat bagi para korban bencana, termasuk kebakaran yang terjadi belakangan ini.
“Kami dari Komisi III, bersama mitra kami di Dinas Sosial, akan terus menyalurkan bantuan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya. Lebih lanjut, Jati menegaskan pentingnya peran aktif dinas-dinas teknis lainnya untuk turut bergerak cepat dalam memberikan bantuan dan dukungan langsung di lapangan.
Ia juga menyoroti perlunya rencana jangka panjang guna mengantisipasi kebakaran berulang, terutama di kawasan padat. Menurutnya, relokasi penduduk bisa menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan secara serius. “Memang sejak awal 2000-an hingga tahun 2014, pemerintah sebenarnya sudah mewacanakan relokasi bagi warga di kawasan rawan. Tapi tentu perlu kajian mendalam karena banyak faktor yang harus diperhitungkan,” jelasnya.
Menurut Jati, relokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu meninjau kelayakan geografis dan kesiapan infrastruktur pendukung di lokasi baru. “Relokasi butuh perencanaan matang. Tidak hanya memindahkan orang, tapi juga menjamin bahwa kehidupan mereka akan tetap layak setelah direlokasi,” lanjutnya.
Komisi III akan terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun langkah terbaik demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Ini bukan sekadar penanganan pasca-bencana, tapi soal kesiapsiagaan jangka panjang. Kami akan terus mencari solusi bersama eksekutif agar kejadian serupa bisa dicegah,” pungkasnya. (Red)
