PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai isu strategis dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam Rapat Paripurna ke 14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin 4 Agustus 2025.
Dalam rapat paripurna tersebut, Walikota menyampaikan tanggapan resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. “Masukan, saran, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi sangat berarti, bukan hanya untuk penyempurnaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, tetapi juga dalam memastikan output dan outcome anggaran yang optimal pada akhir tahun,” ujar Fairid.
WaliKota menyebut ada empat poin utama yang menjadi perhatian fraksi-fraksi, yakni realisasi anggaran, pengelolaan aset, program jaminan kesehatan, serta pelayanan dasar seperti pendidikan dan infrastruktur. Pertama, soal realisasi APBD dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fairid menyampaikan bahwa Pemko berkomitmen meningkatkan pendapatan dan merealisasikan anggaran secara maksimal, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi,” tegasnya. Langkah strategis yang ditempuh mencakup optimalisasi pelayanan pajak daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pendataan ulang wajib pajak, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kerja sama dengan lembaga keuangan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi.
Poin kedua menyangkut permasalahan aset, terutama aset Puskesmas Pahandut yang sedang bersengketa. WaliKota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota dan pihak penggugat telah mencapai kesepakatan tukar guling tanah. “Pemko akan menerima aset di Jalan Darmosugondo seluas 4.406 m², dan sebagai gantinya menyerahkan lahan seluas 5.563 m² di Jalan Seth Adji serta memberikan kompensasi sebesar Rp16 miliar. Proses ini ditargetkan tuntas sebelum akhir 2027,” jelas Fairid.
Ketiga, terkait akurasi data peserta BPJS Kesehatan. Pemko menyiapkan langkah verifikasi silang antar instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, hingga kecamatan dan kelurahan, agar data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan dan infrastruktur. Fairid menegaskan, pembangunan sektor pendidikan akan difokuskan pada perbaikan sarana prasarana sekolah dan pemerataan tenaga pendidik.
“Distribusi guru harus merata, terutama di wilayah pinggiran, agar seluruh siswa memiliki akses pendidikan yang layak,” ujarnya. Lebih jauh, Pemko juga menggandeng Google Indonesia untuk memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi bagi para guru. “Melalui kerja sama ini, kami ingin guru di Palangka Raya mampu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman,” tambahnya.
Adapun untuk pembangunan jalan progres fisik sudah mencapai 42% dan untuk pembangunan drainase progres fisik telah mencapai 50% per bulan Juli 2025. Sementara itu, untuk program Sekolah Rakyat, Pemko telah menyiapkan lokasi sementara di SDN 2 Langkai. Status saat ini masih sebagai rintisan tanpa pembangunan fisik baru, hanya rehabilitasi bangunan eksisting. “Untuk lokasi permanen, kami tengah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Ini bentuk dukungan penuh kami terhadap pengembangan Sekolah Rakyat,” kata Fairid. (Red)
