BERITASERUYAN.COM– Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si, bersama Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Mingguan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/3).
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh pejabat eselon I dan II dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah pengembangan dan pengawasan produk halal. Bupati Seruyan menegaskan pentingnya upaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas harga di daerah. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, rapat juga membahas langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Februari 2025, Kabupaten Seruyan mencatat angka inflasi sebesar –0,71. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap angka inflasi tersebut di antaranya, Telur ayam ras (-0,622), Bawang merah (-0,493), dan Cabai merah (-0,18), Sementara itu, fluktuasi harga tertinggi dalam minggu berjalan tercatat pada cabai rawit dengan kenaikan 0,06.
Menanggapi hasil rapat koordinasi ini, Bupati Seruyan berencana menggelar rapat internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Seruyan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, sehingga TPID dapat berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya rapat ini, kami berharap kebijakan yang diterapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Seruyan,” ujar Bupati Seruyan.
Pemerintah Kabupaten Seruyan terus berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat serta menjaga stabilitas harga di daerah. (WD)
