BERITASERUYAN.COM- Masih adanya beberapa oknum Kepala Desa (Kades) yang mengutamakan ego sektoral, berdampak pada beberapa kebijakan dan usulan masyarakat menjadi tidak terakomodir dengan baik.
Misalnya dalam pengelolaan dana desa atau DD. Terkadang masih melenceng dari usulan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat, seperti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang dinilai pemanfaatannya bagi meningkatkan kesejahteraan kurang tepat.
”Ketika mau mengalokasikan anggaran untuk Bumdes, seharusnya perwakilan dari semua masyarakat dilibatkan, supaya bisa mengambil kebijakan yang tepat, ” kata salah satu anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, HM Yamin Amur
Seorang Kades juga kata H Yamin sapaan akrabnya, dalam mengambil keputusan untuk membentuk Bumdes juga harus diperhatikan azas manfaat dan dampak ekonomi bagi warganya, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
”Terkadang asal diputuskan dengan menjalankan usaha di bidang jasa penyewaan sound sistem atau tenda,” ujarnya.
Menurut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa jasa penyewaan sound sistem atau tenda di Kabupaten Pulang Pisau ini memang cukup baik, tetapi jika masih ada pilihan yang lain yang manfaatnya jauh lebih baik, kenapa tidak memilih yang usaha lain.
”Contohnya, penyediaan pupuk, sembako, dan usaha lainya yang dampaknya bisa meringankan beban masyarakat. Toh DD itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, ” kata Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dari Dapil III Kecamatan Sebangau Kuala dan Kahayan Kuala ini menyampaikan. (dir)
