BERITASERUYAN.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan terus berupaya memberikan jaminan kesehatan merata kepada seluruh masyarakat, salah satunya memastikan agar pekerja rentan baik itu di perusahaan kelapa sawit maupun turunannya yang ada di wilayah setempat memperoleh jaminan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bertempat di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Pj Sekretaris Daerah dr Bahrun Abbas, di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Agus Suharto menghadiri acara pembahasan rancangan peraturan bupati (perbub) tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui dana bagi hasil perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Senin (4/3).
Pj Sekda mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya.
“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah,” katanya.
Adapun maksud dari pembentukan peraturan bupati ini lanjut Bahrun Abbas yaitu tidak lain untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.
Sementara itu terkait tujuan pembentukan peraturan bupati ini adalah yang pertama yaitu optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Dan tujuan yang selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit serta pekerja lainya yang termasuk kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak,” tandasnya. (red)
