BERITASERUYAN.COM- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah di wilayah setempat memiliki kejanggalan, terkhusus dari sisi administrasi.
Wakil Ketua II DPRD Seruyan Muhammad Aswin mengungkapkan, kejanggalan itu menguak saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu yang lalu, kemudian disusul dengan rapat internal yang dilakukan oleh pihaknya bersama pihak kejaksaan setempat.
“Pemerintah harus mengungkap apa sebenarnya yang terjadi terkait adanya tanda tangan Bupati Seruyan dalam LKPJ pemerintah, karena pada saat itu hingga sekarang informasinya Bupati Seruyan sedang sakit,” katanya, Senin (8/5).
Dirinya menyayangkan, sikap pemerintah yang terkesan menutup-nutupi kebenaran atas kasus ini. Oleh karena itu, dirinya berharap agar kasus tersebut tidak berkepanjangan.
“Dampaknya terhadap birokrasi pemerintah akan fatal. Kami berharap pemerintah bersikap transparan dan mengungkap kebenaran terkait adanya tanda tangan Bupati Seruyan tersebut,” pungkasnya. (Ys)
