BERITASERUYAN.COM- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mempertanyakan maksud pemerintah yang tidak memasukan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Anggota DPRD Seruyan Bejo Ryanto menyebut, pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menyebutkan terjadinya kesalahan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dinilai tidak logis dan terkesan tidak kredibel.
“Pak Sekda tidak perlu berdalih atas kejadian ini. Ini jelas disengaja. Apa sebenarnya masalahnya? Kejadian ini menunjukan kredibilitas lembaga eksekutif kita buruk,” katanya, Kamis (13/4).
Lebih lanjut, dirinya berpendapat, semua yang diusulkan oleh pihaknya sifatnya urgen untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dapat menampungnya.
“Semua itu bersifat urgen untuk kepentingan masyarakat. Baik di sektor pembangunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan. Sudah seharusnya ditampung ke dalam sistem. Perkara mendapat anggaran atau tidak, dibahas nanti,” pungkasnya. (Ys)
