BERITASERUYAN.COM- Bupati Seruyan Yulhaidir berharap kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang untuk daerah Seruyan ada pengecualian.
Ia mengatakan, bahwa tenaga kontrak atau honerer yang ada di lingkungan pemerintah Seruyan sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“ Saya khususnya sebagai kepala daerah berharap agar pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer dan saya harap khusus daerah Seruyan ada pengecualian,” katanya, Selasa (8/2).
Diungkapnya, sebagai upaya mempertahankan tenaga honorer, pihaknya beberapa waktu lalu juga melakukan kunjungan ke- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka memberikan paparan terkait harapannya tersebut.
Dimana dikatakannya, bahwa dari segi wilayah, Seruyan merupakan daerah yang memanjang dari hilir sampai ke hulu dan tentu semua itu perlu dukungan tenaga kontrak seperti guru, tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga teknis lainnya disamping adanya Aparatur Sipil Negara (ASN).
“ Tenaga kontrak seperti guru dan Nakes ini tentu suatu kebutuhan, karena jika hanya mengandalkan ASN saja kita masih kurang dan mereka juga tidak selamanya bisa bertugas di sana,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, dari segi penggajihan atau insentif para tenaga honorer untuk Seruyan masih dalam kata wajar, dimana hanya menggunakan kurang lebih 40 persen saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“ Saya dengar ada daerah lain yang menganggarkan 70 persen dari APBD untuk membayarkan gajih honorer dan ini menjadi pertimbangan Kemenpan RB,” jelasnya.
Disamping itu, mengapa ia berharap agar penghapusan tenaga honorer di Seruyan ada pengecualian, hal ini juga sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperhatikan akses kemanusiaan dalam memberikan kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. (Jib)
