BERITASERUYAN.COM- Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan setujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna Ke- 9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Anggota atau Fraksi DPRD Seruyan atas Pidato Bupati Seruyan, bertempat di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Seruyan, Rabu (10/11).
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengungkapkan, bahwa persetujuan terhadap RAPBD tersebut didasari oleh pengkajian dan telaahan terlebih dahulu oleh masing-masing fraksi DPRD Seruyan yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Motto Gerindra PAN (Motto GP) dan Fraksi Partai Keadilan Demokrasi Bangsa (Kedesa).“ Kami sepakat dan menerima RAPBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut,” ucapnya.
Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI-P Argiansyah mengungkapkan, setelah mengkaji dan mentelaah serta meneliti RAPBD Seruyan tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD Seruyan melalui pidato bupati pada Rapat Paripurna Ke- 7 Masa Persidangan I tanggal 09 November 2021, kami dari fraksi PDI Perjuangan dapat menerima untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah di tetapkan oleh DPRD Seruyan.“ Begitu juga dengan ke empat fraksi DPRD lainnya yang juga mengatakan hal demikian,” jelas Eko.
Dikatakanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama bahwa prioritas pembangunan daerah tahun 2022 mendatang adalah pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.
“ Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar dan akses wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah serta peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan,” tutupnya. (Jib)
