BERITASERUYAN.COM- Tidak hanya persoalan dugaan limbah yang mencemari sungai Seruyan, sejumlah masyarakat di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir juga melaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan terkait dugaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat yang manggarap lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU).
Sejumlah warga yang terdiri dari Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Pematang Limau tersebut sebelumnya melapor kepada Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo tentang kejadian ini, dimana PBS milik Wilmar yakni PT. Sarana Titian Permata III (STP-III) yang berinvestasi di desa tersebut diduga menanam sawit di luar hak guna usaha.
“ Kami saat ini hanya bisa melaporkan dan tidak bisa berbuat apa-apa, dimana lahan yang harusnya digunakan sebagai lahan penyangga api malah ditanami pihak perusahaan pohon sawit, ini tentunya sangat meresahkan bagi kami,” kata Kepala Desa Pematang Limau, Syahroni saat melaporkan hal tersebut kepada Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.
Menanggapi hal tersebut, Zuli Eko Prasetyo bersama warga yang melapor langsung mendatangi lokasi yang dilaporkan Sabtu, 4 September 2021 lalu.
Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan pantauannya memang benar bahwasannya pihak perusahaan tersebut menanam pohon sawit di luar lahan hak izin usaha.” Berdasarkan pengamatan saya di lapangan memang benar bahwa tanah dengan lebar puluhan meter dan panjang ratusan meter di luar hak guna usaha penuh dengan kebun sawit,” katanya.
Hal ini menurutnya sangat mencengangkan, dengan perlakuan demikian pihak perusahaan yang bersangkutan dapat dipastikan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terlebih lagi tanah yang ditanami tersebut seharusnya diperuntukkan untuk lahan penyangga api.” Menyikapi hal ini saya minta pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas, jangan sampai pihak perusahaan semena-menanya merenggut tanah air kita,” tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. (Jib)
