Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi potensi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diikuti Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, dan Wakil Bupati Seruyan Supian, Senin (7/9/2026).

Rapat yang digelar secara daring melalui zoom meeting tersebut turut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat penanganan Karhutla di wilayah rawan.

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Pusat kembali menekankan agar seluruh pihak menjalankan kewajiban pengendalian karhutla sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan akan terus dilakukan bersama aparat penegak hukum, termasuk pemberian tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Wakil Bupati Seruyan Supian menyampaikan bahwa karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, masyarakat hingga perusahaan.

“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Forkopimda, BPBD, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait sangat mendukung dan berkomitmen untuk segera melaksanakan penanganan karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Seruyan telah membentuk Posko Satgas Karhutla dan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut disampaikan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk dan publikasi di media sosial.

Pemkab Seruyan juga mendorong perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di daerah untuk meningkatkan kontribusinya dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Bantuan diharapkan tidak hanya difokuskan pada wilayah konsesi masing-masing, tetapi juga dapat diberikan ketika terjadi kebakaran di sekitar batas konsesi maupun lahan masyarakat.

“Kita mengharapkan perusahaan selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, terutama Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Seruyan,” tegasnya.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments