MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Meski menerima raperda tersebut, Fraksi KIR memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara, terutama terkait realisasi belanja, besarnya SiLPA, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Catatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi KIR, H. Tajeri, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).
Tajeri mengatakan Fraksi KIR mengapresiasi keberhasilan Pemkab Barito Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
“Fraksi Karya Indonesia Raya mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara atas capaian opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.
Selain capaian opini WTP, Fraksi KIR memberikan apresiasi terhadap realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3.648.760.617.519,24. Menurut fraksi, capaian tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. (Red)







