PALANGKA RAYA – Di tengah upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Palangka Raya mengingatkan agar kebijakan pajak dan retribusi tetap berpihak pada kondisi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan warga, terutama di tengah berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Menurutnya, pajak memang menjadi salah satu penopang utama pembangunan daerah. Namun, jika tidak diatur dengan bijak, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat.
“Pemerintah daerah harus melihat kondisi masyarakat saat ini. Jangan sampai niat meningkatkan PAD justru membuat warga semakin berat,” katanya mengingatkan, Rabu (8/4/2026).
Ia memahami bahwa pemerintah memiliki target yang harus dicapai, tetapi pendekatan yang digunakan perlu mengedepankan rasa keadilan dan keseimbangan.
Dalam pandangannya, potensi sektor usaha seperti kuliner dan perhotelan dapat dimaksimalkan sebagai sumber PAD tanpa harus langsung menyasar masyarakat secara luas. (Red)
